Walikota Makassar Mulai Pangkas Anggaran APBD-P 2021


sulsel.hallobanua.com, Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah menggodok Draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021. Beberapa anggaran tengah dianggarkan dan dipangkas hingga Rp 670 Milliar di APBD-P 2021.

Menurut Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan tengah menyusun komposisi pos anggaran di APBD Perubahan 2021 sebanyak Rp670 miliar akan dipangkas. Terlebih lagi, Pemkot Makassar tengah fokus untuk menangani Covid-19 di Makassar.

"Kita masih fokus menyusun pos anggaran dan kira-kira ada Rp 670 miliar saya potong. Saya memotong belanja bahan bakar itu 100 miliar, dana pembelian ATK saya potong Rp 100 miliar. Memotong belanja makan minum pegawai di jalanan Rp 100 miliar," ungkapnya Rabu (08/09/2021).

Sebab pemangkasan dilakukan, karena penggunaan anggaran sebelumnya tidak begitu efektif terhadap kinerja pegawai di lingkup Pemkot Makassar. Dikarenakan banyaknya anggaran lebih banyak dibebankan gaji pegawai ketimbang untuk anggaran untuk pelayanan masyarakat.

"Pemangkasan anggaran saya lakukan itu sudah termasuk gaji pegawai kontrak, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan biaya perjalanan dinas. Karena itu saya lihat tidak ada untun peningkatan pelayanan ke masyarakat," bebernya.

Terlebih lagi selama ini anggaran perjalanan dinas hanya dihabiskan untuk bersenang-senang saja dilingkup SKPD. "Masa kerjanya jalan terus (kunker) bikin habis uang masa lebih banyak makan-makan sama jalan-jalannya. Mending kita pakai untuk perbaiki drainase cegah banjir, atau pelayanan kesehatan ditengah pandemi ini," ujarnya.

"Sudah saya tekankan bahwa sebesar Rp70 miliar (dipangkas) dari pegawai kontrak, termasuk TPP. Masa TPP bertambah, kinerja menurun. Apa gunanya TPP, jadi saya cut," tegasnya.

Namun Danny Pomanto akan menambah anggaran belanja modal. Anggaran yang dipangkas itu akan dialihkan untuk perbaikan jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat di dalam lorong.

"Komposisinya adalah pergantian pegawai jadi 31 persen dari 70 persen, barang dan jasa tadinya 41 persen menjadi 29 persen. Kemudian belanja modal yang tadinya hanya 15 persen menjadi 29,7 persen," katanya.

Rancangan APBD perubahan itu akan segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. "Masih proses, secepatnya kita serahkan," tutupnya.

Dhita Anggraeni/Syawal
Baca Juga
Hallosulsel

Follow Instagram Kami Juga Ya