Pemkot Makassar Beri Kelonggaran PPKM Level IV, Kecuali Mall dan Hiburan Malam


sulsel.hallobanua.com, Makassar- Walaupun Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 23 Agustus 2021. Namun beberapa aktivitas warga Kota Makassar mulai dilonggarkan pemerintah.

Berdasarkan surat edaran Inmendagri Nomor 31/2021 yang diteruskan Pemerintah Kota Makassar melalui Surat edaran (SE) Nomor 443.01/400/S.Edar/Kesbangpol/VIII/2021. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, agen ataupun oulet semacamnya diizinkan buka sampai pukul 21.00 Wita. Begitupun warung makan, restoran dan cafe hanya diizin hingga pukul 22.00 Wita.

"Kita ikuti intruksi pusat jadi kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mall, karaoke, club malam, diskotik dan semacamnya ditutup. Tapi kita kecualikan untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan harus berada di lokasi tersendiri dengan jam dan prokes yang ditentukan, selebihnyya masih sama," ungkap Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Rabu (11/08/2021).

Selain itu, kelonggaran juga diberikan untuk tempat ibadah seperti di gereja, pura, vihara, klenteng, serta tempat ibadah lainnya.  Dimana tempat-tempat ibadah tersebut dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan kapasitas hanya 25 persen atau maksimal 30 orang.

"Kita sudah beri kelonggaran di tempat peribadatan, maksimal itu 25 persen dengan pengoptimalan pelaksanaan ibadah, yang tentu memperhatikan pengaturan Kementerian Agama," katanya.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran bernomor 443.01/400/S.Edaran/Kesbangpol/VIII/2021 itu fasilitas umum seperti area publik, taman, tempat wisata, dan tempat umum lainnya masih ditutup sementara. Begitu juga dengan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian juga masih ditutup sementara.

"Cuman bedanya sekarang itu, kegiatan keolahragaan baik itu inisiatif dari pemerintah atau individu bisa dilakukan tapi tanpa penonton," jelasnya. 

Semua larangan dalam surat edaran tersebut akan diawasi oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 di wilayah masing-masing yang dipimpin oleh camat dan lurah. Pelanggaran terhadap pengaturan tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dhita Anggraeni/Syawal
Baca Juga
Hallosulsel

Follow Instagram Kami Juga Ya