Pemberlakukan PPKM di Makassar, DPRD Makassar Minta Kaji Ulang

sulsel.hallobanua.com, Makassar - Merespon kebijakan yang diputuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tentang perberlakuan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengusulkan untuk dikaji ulang.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Nunung Dasniar mengatakan kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Makassar, yang berlaku selama 14 hari mulai tanggal 6-20 Juli 2021. Beberapa hal perlu dikaji ulang seperti pelarangan kegiatan ibadah, jam operasional usaha dan pembatasan kegiatan warga.

"Sekarang ini pemerintah perlu meninjau kembali surat edarannya yang membatasi beberapa kegiatan, utamanya kegiatan keagamaan. Karena kalau ada kebijakan yang tela dikeluarkan kemarin itu, menjadi kontroversi dan merugikan masyarakat, bukan hanya pengusaha," ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Rabu (07/07/2021).

Walaupun, Lanjut Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini bahwa aturan tersebut untuk menangani dan mengadalian laju penyebaran covid-19 di Kota Makassar.

"Saya tahu ini demi kesehatan dan pencegahan virus menyebar. Tapi perlu ada beberapa pertimbangan dalam tiap poinnya, agar masyarakat tidak resah," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Menurut Legislator Fraksi PDIP Makassar, Andi Suhada Sappaile menjelaskan perlu untuk menggali apakah kebijakan tersebut merupakan instruksi dari pusat, Jika ia maka pemkot Makassar perlu mengajukan usulan.

"Kalau saya dengar ini memang perintah dari pusat, harus pemkot laksanakan. Hanya saja perlu ada kebijakan tambahan, karena menginggat situasi dan kondisi tiap daerah berbeda. Tidak bisa dipukul rata aturan itu," jelasnya.

Dhita Anggraeni/Syawal
Baca Juga
Hallosulsel

Follow Instagram Kami Juga Ya