Pembatasan di Rumah Ibadah Ditangguhkan, Walikota: Ini Perintah UU dan Instruksi Pusat

sulsel.hallobanua.com, Makassar - Mengejutkan publik dengan Surat Edaran Wali Kota No :443.01 /334/S.Edar / kesbangpol/ VII/2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa Covid-19 di Kota Makassar yang melarang kegaiatan di rumah-rumah ibadah di Kota Makassar.

Atas kebijakan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar menyambangi kediaman Wali Kota Makassar dan menerima keputusan bahwa kebijakan terkait pelarangan tersebut akan ditangguhkan sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Kita sudah bertemu dengan pak Walikota dan menyatakan ke kami bahwa pelarangan itu ditangguhkan sementara sambil, kita tunggu kebijakan pemerintah berikutnya," ungkap Wakil Ketua MUI Makassar KH Abdul Mutthalib Abdullah, Rabu (07/07/2021).

Namun terlepas dari hal tersebut, MUI Makassar menyatakan demi mengatasi Covid-19 secepatnya di Kota Makassar kebijakan Pemerintah Kota Makassar menerapkan sejumlah pembatasan di Kota Makassar akan didukung.

"Selama aturan itu tujuannya bagaimana kesehatan, keselamatan, dan keamanan kita semua, pasti kita dukung. Tapi kita minta agar tidak ada kesalapahaman tentang aturan itu, pemerintah perlu menjelaskan terbuka ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto mengaku Makassar belum masuk daftar dalam tingkatan PPKM mikro atau dalam kondisi yang perlu diwaspadai. 

"Akan tetapi wilayahnya kita ini terkategori zona orange, sehingga terkena aturan Kemendagri yang menyebutkan suatu kabupaten/kota masuk zona orange dan zona merah, peribadatan di rumah ibadah ditiadakan sementara waktu dan dioptimalkan di rumah, hingga wilayah tersebut dinyatakan aman atau berstatus zona hijau," jelasnya.

Terlebih lagi sebagai Kepala Pemerintah Daerah dirinya harus ikut perintah Undang-undang, peraturan berlaku, dan instruksi Pusat terntang aturan tersebut. 

"Saya tidak bisa melakukan modifikasi apa pun, akan tetapi perintah ini memberi ruang jika wilayah itu, bukan hanya kota tapi juga RT. Saya akan turunkan detektor memberi penilaian status masing-masing RT, kalau statusnya sudah kuning dan hijau akan dibuka kembali, saya juga tidak senang dengan kondisi ini, tapi hrus dilakukan karena perintah negara,"tuturnya. 

Dhita Anggraeni/Syawal

Baca Juga
Hallosulsel

Follow Instagram Kami Juga Ya