DPRD Makassar Pastikan Bebas Temuan, Koordinasi Bersama APIP dan BPK RI


sulsel.hallobanua.com, Makassar - Pengelolaan keuangan sekretariat DPRD Makassar di tahun 2020 dan 2021 yang sedang berjalan ini bebas temuan. Karena DPRD Makassar dianggap selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pengawas internal (APIP) dan pengawasam ekseternal (BPK RI). 

Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Bidang Hukum Peneliti Senior Patria Artha, Zainuddin Jaka dalam konferensi pers di Kantor DPRD Makassar, Rabu (30/06/2021) kemarin. 

Ia mengatakan, adapun hasil pengelolaan keuangan di tahun 2020 di DPRD Makassar telah dinyatakan clear dari pengawas internal dan eksternal, atau dimyatakan bebas temuan. 

Anggaran belanja DPRD Kota Makassar dianggapnya sangat transparan dan akuntabel, khususnya anggaran makan minum yang diperuntukkan bagi masyararakat umum. 

"Olehnya kami berterimakasih dan merasa bersyukur karena media telah mengambil peran membantu sekretariat DPRD menginformasikan dan menyebarluaskan anggaran belanja DPRD sesuai yang ada di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)," ungkapnya. 

Sementara terkait isu soal cashbak dan pecah proyek, Zainuddin mengatakan jika isu tersebut cenderung fitnah dan tidak berdasar.  Serta dianggap menyesatkan publik karena kegiatan kedewanan yang dilakukan sesuai standar dan prosedur serta berkesesuaian dengan ketentuan undang undang yang berlaku. 

"Ini terbukti, tidak adanya temuan pengawas internal dan pengawasan ekseternal pada kegiatan tahun sebelumnya," katanya. 

Selain itu, sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan di hotel juga merupakan perintah undang-undang dan sebagai fungsi legislasi anggota DPRD. Peruntukan makan minum pun disajikan untuk masyarakat umum. 

Ia menambahkan, anggaran makan minum untuk kegiatan masyarakat di Hotel pun adalah bentuk stimulan ekonomi di masa pandemi. DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dikatakannya turut andil dalam pemulihan ekonomi, khususnya di bidang jasa perhotelan. 

Hal ini guna untuk mengatasi meningkatnya laju pertumbuhan pengangguran dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar besaran. Diketahui, di Kota Makassar tingkat pengangguran di Kota Makassar sebesar 79 ribu di tahun 2019 dan sekarang telah mencapai 200 ribu orang. 

"Terkait dugaan pecah anggaran agar tidak ditender, perlu diketahui, anggaran itu bukan dipecah tapi dianggarkan sesuai kebutuhan komponen kegiatan, seperti pemeliharaan barang, pemeliharaan gedung dan sebagainya. Sehingga terjadi penghematan anggaran. Anggaran ini sudah lazim dan alhamdulillah tidak ada temuan dari pihak pengawas pengelolaan keuangan," tutupnya.

Dhita Anggraeni/ Syawal
Baca Juga
Hallosulsel

Follow Instagram Kami Juga Ya