sulsel.hallobanua.com, Makassar-- Terlalu lama dibiarkan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dilakukan pembiaran bahkan saling menyalahkan. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi melakukan rapat kordinasi tindak lanjut aset pemerintah, Rabu (26/01/2022).
"Aset ini masalahnya dari tahun ke tahun tidak selesai-selesai, makanya kita harus punya Action plan. Saya minta pihak BPKAD akan menyiapkan sebuah program untuk menyelamatkan aset Kota Makassar, dan SKPD ini bisa berkoordinasi dengan baik," ungkap Wawali Makassar, Fatmawati.
Untuk itu, banyaknya aset pemerintah yang masih terbengkalai dan dalam penguasaan pihak ketiga. Langkah awal yang harus dilakukan dengan mendeteksi berapa jumlah aset yang masih terbengkalai.
"Pemburuan aset ini dibutuhkan tim dan kerjasama yang konkret dan jelas. Harus ada tanggung jawab dari masing-masing SKPD terkait dan kita berkordinasi dengan baik. Semua harus diinventarisasi kan ada fortofolio kerjasama dengan pihak ketiga," ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh Asisten III, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Badan Pertanahan, Dinas Tata ruang, Bagian Hukum, dan Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Makassar.
Sementara, Kepala BPKAD Makassar, M. Dahlan mengatakan pengelolaan aset ini tidak hanya bermasalah namun juga membebani APBD pemerintah terkait pemeliharaan dan sejenisnya.
Namun, untuk mengantisipasi hal tersebut dalam waktu dekat pihak BPKAD akan menyiapkan sebuah program untuk menyelamatkan aset Kota Makassar.
"Kami butuh waktu untuk menjalankan program kami. Dan kita akan benar-benar menjalankan karena aset ini juga jadi beban apbd kita. Sangat cocok memang kalau kita duduk bersama seperti ini," jelasnya.
Dahlan pun menyebutkan jika sampai saat ini ada 4.400 aset dalam bentuk bidang tanah dimiliki pemerintah dan baru 406 bidang yang sudah sertifikat.
"Kita memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. Saya harap melalui rakor ini kita bisa mencari jalan keluar dan bekerja keras agar bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada,"tuturnya.
Dhita Anggraeni
