sulsel.hallobanua.com, Makassar-- Sebagai tanda keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengamankan aset pemerintah dalam berbagai gugatan. Pemkot Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar menanda tangani Perjanjian Kerjasama (MoU).
Menurut Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Pemkot Makassar dan Kejari Makassar setiap tahun telah selalu membuat Perjanjian Kerjasama ( MoU ) penanganan bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
"Kerjasama ini sebagai pendampingan hukum perdata kepada pemerintah dan kamisangat terbantu, karena kita banyak gugatan aset sekarang, kerjasama ini tentunya betul betul sangat strategis," ungkapnya di ruang Sipakalebbi Kantor balai Kota Makassar. Kamis (13/1/2022)
Turut yang didampingi Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi mengatakan, penanda tanganan kerjasama ini betul betul sangat strategis sekali bagi Pemkot Makassar.
"Makanya sekarang kita buat tim pemburu aset lagi, sama seperti yang saya buat dulu. Karena kita sudah kerjasama dengan Kejari semoga aset kita segera bisa kita kembalikan," ujarnya.
Penanda tanganan antara keduanya merupakan perpanjangan kerjasama dalam rangka memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar, terkait permasalahan hukum perdata yang dihadapi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari mengatakan, penandatanganan ini merupakan hal sangat penting, berdasarkan kewenangan dan amanat dalam Undang Undang.
"Penandatangan kerjasama ini sangatlah penting, untuk mengoptimalisasi kewenangan kejaksaan sesuai tupoksinya dalam undang undang melakukan pendampingan hukum perdata kepada pemerintah maupun BUMD nya,"jelasnya.
Apalagi, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut, kejaksaan juga memberikan konseling mediator dan fasilitator kepada Pemerintah Kota.
"Hal ini guna memaksimalkan perdata pemerintahan dan mengontrol ASN agar terhindar dari masalah hukum, serta memberikan perlindungan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah,"tuturnya.
Dhita Anggraeni
