sulsel.hallobanua.com, Makassar - Sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul di Makassar dikeluhkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) memproteskan pengelolaa perparkiran yang dinilai merugikan juru parkir di Makassar.
Menurut Koordinator Lapangan, Petrus Sihombing mengatakan penarikan retribusi parkir dan pajak parkir yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Makassar tumpang tindih dengan pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan PD Parkir Makassar.
"Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di jalan boulevard dan jalan pengayoman," ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Selasa (12/10/2021).
Selain itu, ia meminta walikota makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan PD Parkir Makassar dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke dinas perhubungan, sedangkan pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda.
Mendengar aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menjelaskan pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, menruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mediasi yang akan menghasilkan rtekomendasi dan ditindaklnjuti oleh eksekutif.
"Selaku Pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukana RDP dengan pihak terkait untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedapanlan kemanusiaan," jelasnya.
Dhita Anggraeni/Syawal
